UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992


BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan mengutamakan rasa persaudaraan. Koperasi hadir di tengah-tengahmasyarakat dengan mengemban tugas dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan. Di Indonesia harapan serupa juga sering kita dengarkan karena pengalaman ketika krisis tahun 1997-1998 usaha kecil telah terbukti mampu mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan memainkan fungsi penyelamatan dibeberapa sub-sektor kegiatan. Fungsi penyelamatan ini segera terlihat pada sektor-sektor penyediaan kebutuhan pokok rakyat melalui produksi dan normalisasi distribusi. Bukti tersebut paling tidak telah menumbuhkan optimisme baru bagi sebagian besar orang yang menguasai sebagian kecil sumber daya akan kemampuannya untuk menjadi motor pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi.

Perjalanan ekonomi Indonesia selama 4 tahun dilanda krisis 1997-2001 memberikan perkembangan yang menarik mengenai posisi usaha kecil yang secara relatif menjadi semakin besar sumbangannya terhadap pembentukan PDB. Hal ini seolah-olah mengesankan bahwa kedudukan usaha kecil di Indonesia semakin kokoh. Kesimpulan ini barangkali perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menyesatkan kita dalam merumuskan strategi pengembangan. Kompleksitas ini akan semakin terlihat lagi bila dikaitkan dengan konteks dukungan yang semakin kuat terhadap perlunya mempertahankan UKM (Usaha Kecil dan Usaha Menengah).

Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan koperasi apa saja jenis-jenisnya dan bagaimana usaha serta laporan keuangan pada koperasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Sejarah Koperasi
  • Sejarah Lahirnya Koperasi Di Inggris

Sejarah mencatat bahwan penduduk inggris adalah penduduk pertama yang membentuk dan memperkenalkan koperasi konsumsi yang berhasil. Koperasi yang semula didirikan oleh 28 orang penenun miskin dari kota kecil rochdale dan dipimpin oleh cjarles howart itu, diberi nama “the equitqble pioneers of rochdale” atau perintis – perintis jujur dari rochdale.

Mula-mula charles howart tertarik pada teori yang dikemukakan oleh robert owen dan william king. Akan tetapi mereka menyadari pula bahwa koperasi yang didambakan itu tidak akan berhasil tanpa berlandaskan pada aturan main yang tepat, walaupun ketika itu mereka telah berbekal 4 hal yang penting. Keempat dimensi pasar yang menjadikan mereka bertekad menentang cengkeraman kapitalisme itu seperti : keberanian, akal sehat, kesabaran serta kepercayaan yang kuat pada self-help (kesanggupan sendiri).

Secara umum awal sejarah perkoperasian yang berhasil khususnya koperasi knsumsi adalah tahun 1844 di inggris ini. Menjelang akhir tahun itu 28 orang buruh tenun di kota rochdale tersebut membutuhkan tandatangan  masing-masing pada anggaran perkumpulan mereka. Mereka lalu berjanji untuk menyetor  setiap minggu sebesar 2 pence (1$=20 shiling=240 pence), yang mereka sisihkan dari upah mereka yang kecil.

  • Sejarah Lahirnya Koperasi Di Indonesia

Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagai mana terjadi di Eropa pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu. sejarah perkembangan koperasi Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam “ dua masa ”, yaitu masa penjajahan dan masa setelah kemerdekaan.

  1. Koperasi Pada Masa Penjajahan

Di masa penjajahan Belanda, gerakan koperasi pertama di Indonesia lahir dari inisatif tokoh R. A. Wiriaatmadja pada tahun 1986. Wiriaatmadja, patih Purwokerto ( Banyumas ) ini berjasa menolong para pegawai, pedagang kecil dan petani dari hisapan lintah darat melalui koperasi. Beliau dengan bantuan E. Sieberg, Asisten Residen Purwokerto, mendirikan Hulp-enSpaar Bank. Cita-cita Wiriaatmadja ini juga mendapat dukungan dari Wolf van Westerrode, pengganti Sieberg. Mereka mendirikan koperasi kredit sistem Raiffeisen.

Gerakan koperasi semakin meluas bersamaan dengan munculnya pergerakan nasional menentang penjajahan. Berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1908 mencoba memajukan koperasi rumah tangga ( koperasi konsumsi ). Serikat Islam pada tahun 1913 membantu memajukan koperasi dengan bantuan modal dan mendirikan Toko Koperasi. Pada tahun 1927, usaha koperasi dilanjutkan oleh Indonesische Studie Club yang kemudian menjadi Persatuan Bangsa Indonesia ( PBI ) di Surabaya. Partaui Nasional Indonesia ( PNI ) di dalam kongresnya di Jakarta berusah menggelorakan semangat kooperasi sehuingga kongres ini sering juga disebut “ kongres koperasi ”.

Pergerakan koperasi selam penjajahan Belanda tidak dapat berjalan lancer. Pemerintah Belanda selalu berusaha menghalanginya, baik secara langsug maupun tidak langsung. Selain itu, kesadaran masyarakat atas koperasi sangat rendah akibat penderitaan yang dialaminya. Untuk membatasi laju perkembangan koperasi, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan koperasi Besluit 7 April No. 431 tahun 1915. Berdasarkan peraturan ini rakyat tidak mungkin mendirikan koperasi karena :

mendirikan koperasi harus mendapat izin dari gubernur jenderal akta dibuat dengan perantaraan notaris dan dalam bahasa Belanda ongkos materai sebesar 50 golden hak tanah harus menurut hukum Eropa harus diumumkan di Javasche Courant yang biayanya juga tinggi

Peraturan ini mengakibatkan munculnya reaksi dari kaum pergerakan nasional dan para penganjurkoperasi. Oleh karena itu, pada tahun 1920 pemerintah Belanda membentuk “ Panitia Koperasi ” yang diketuai oleh J. H. Boeke. Panitia ini ditugasi untuk meneliti mengenai perlunya koperasi. Setahun kemudian, panitia itu memberikan laporan bahwa koperasi perlu dikembangkan. Pada tahun 1927 pemerintah mengeluarkan peraturan No. 91 yang lebih ringan dari perturan 1915. isi peraturan No. 91 antara lain :

akta tidak perlu dengan perantaraan notaries, tetapi cukup didaftarkan pada Penasehat Urusan Kredit Rakyat dan Koperasi serta dapat ditulis dalam bahasa daerah ongkos materai 3 golden hak tanah dapat menurut hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, yang mempunyai hak badan hukum secara adat.

Dengan keluarnya peraturan ini, gerakan koperasi mulai tumbuh kemabli. Pada tahun 1932, Partai Nasional Indonesia mengadakan kongres koperasi di Jakarta. Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan No. 108 sebagai pengganti peraturan yang dikeluarkan pada tahun 1915. Peraturan ini merupakan salinan dari peraturan koperasi Belanda tahun1925, sehingga tidak cocok dan sukar dilaksanakan oleh rakyat. Pada masa penjajahan Jepang, koperasi mengalami nasib yang lebih buruk. Kamntor Pusat Jawatan Koperasi diganti oleh pemerintah Jepang menjadi Syomin Kumiai Cou Jomusyo dan Kantor Daerah diganti menjadi Syomin Kumiai Saodandyo. Kumiai yaitu koperasi model Jepang, mula-mula bertugas untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan rakyat. Hal ini hanya alat dari Jepang untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan untuk Jepang. Walau hanya berlangsung selama 3,5 tahun tetapi rakyat Indonesia mengallami penderitaan yang jauh lebih dahsyat. Jadi, dalam masa penjajahan Jepang koperasi Indonesia dapat dikatakan mati.

  1. Koperasi Pada Zaman Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia merdeka, pemerintah dan seluruh rakyat segera menata kembali kehidupan ekonomi. Sesuai dengan tuntutan UUD 1945 pasal 33, perekonomian Indonesia harus didasrkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, kehadiran dan peranan koperasi di dalam perekonomian nasional Indonesia telah mempunyai dasar konstitusi yang kuat. Di masa kemerdekaan, koperasi bukan lagi sebagai reaksi atas penderitaan akibat penjajahan, koperasi menjadi usaha bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sangat sesuai dengan cirri khas bangsa Indonesia, yaitu gotong royong.

Pada awal kemerdekaan, koperasi berfungsi untuk mendistribusikan keperluan masyarakat sehari-hari di bawah Jawatan Koperasi, Kementerian Kemakmuran. Pada tahun 1946, berdasarkan hasil pendaftaran secara sukarela yang dilakukan Jawatan Koperasi terdapat sebanyak 2.500 buah koperasi. Koperasi pada saat itu dapat berkembang secara pesat.

Namun karena sistem pemerintahan yang berubah-ubah maka terjadi titik kehancuran koperasi Indonesia menjelang pemberontakan G30S / PKI. Partai-partai memenfaatkan koperasi untuk kepentingan partainya, bahkan ada yang menjadikan koperasi sebagai alat pemerasan rakyat untuk memperkaya diri sendiri, yang dapat merugikan koperasi sehingga masyarakat kehilangan kepercayaannya dan takut menjadi anggota koperasi.

Pembangunan baru dapat dilaksanakan setelah pemerintah berhasil menumpas pemberontakan G30S / PKI. Pemerintah bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kehadiran dan peranan koperasi dalam perekonomian nasional merupakan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Masa pasca kemerdekaan memang dapat dikatakan berkembang tetapi pada masa itu membuat perkembangan koperasi berjalan lambat. Namun keadaannya sperti itu, pemerintah pada atahun 1947 berhasil melangsungkan Kongres Koperasi I di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kongres Koperasi I menghasilkan beberapa keputusan penting, antara lain :

Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia ( Sokri ) Menetapkan Gotong Royong Sebagai Asas Koperasi Menetapkan Pada Tanggal 12 Juli Sebagai Hari Koperasi

Akibat tekanan dari berbagai pihak misalnya Agresi Belanda, keputiuasab Kongres Koperasi I belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pada tanggal 12 Juli 1953, diadakanlah Kongres Koperasi II di Bandung, yang antara lain mengambil putusan sebagai berikut :

Membentuk Dewan Koperasi Indonesia ( Dekopin ) sebagai pengganti SOKRI Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah  Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru Hambatan-hambatan bagi pertumbuhan koperasi antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut :

kesadaran masyarakat terhadap koperasi yang masih sangat rendah pengalaman masa lampau mengakibtakan masyarakat tetap merasa curiga terhadap koperasi pengetahuan masyarakat mengenai koperasi masih sangat rendah Untuk melaksanakan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan antara lain :

menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi memperluas pendidikan dan penerangan koperasi memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang bermodal kecil Organisasi perekonomian rakyat terutama koperasi sangat perlu diperbaiki. Para pengusaha dan petani ekononmi lemah sering kali menjadi hisapan kaum tengkulak dan lintah darat. Cara membantu mereka adalah mendirikan koperasi di kalangan  mereka. Dengan demikian pemerintah dapat menyalutrkan bantuan berupa kredit melalui koperasi tersebut. Untuk menanamkan pengertian dan fubgsi koperasi di kalangan masyarakat diadakan penerangan dan pendidikan kader-kader koperasi.

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Defenisi Koperasi Menurut Hatta

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki  nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang.

  • Defenisi Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967).

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota.

Koperasi sebagai badan usaha dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri dan dapat juga kerja sama dengan badan usaha lain, seperti perusahaan swasta maupun perusahaan negara. Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain, dapat digolongkan sebagai berikut :

  1. Dilihat dari segi organisasi

Koperasi adalah organisasi yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, kekuatan tertinggi pada koperasi terletak di tangan anggota, sedangkan dalam badan usaha bukan koperasi, anggotanya terbatas kepada orang yang memiliki modal, dan dalam melaksanakan kegiatannya kekuasaan tertinggi berada pada pemilik modal usaha.

  1. Dilihat dari segi tujuan usaha

Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya dengan melayani anggota seadil-adilnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

  1. Dilihat dari segi sikap hubungan usaha

Koperasi senantiasa mengadakan koordinasi atau kerja sama antara koperasi satu dan koperasi lainnya, sedangkan badan usaha bukan koperasi sering bersaing satu dengan lainnya.

  1. Dilihat dari segi pengelolahan usaha

Pengelolahan usaha koperasi dilakukan secara terbuka, sedangkan badan usaha bukan koperasi pengelolahan usahanya dilakukan secara tertutup.

  1. Prinsip – prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi Rochdale

  • Pengawasan secara demokratis
  • Keanggotaan yang terbuka
  • Bunga atas modal dibatasi
  • Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota
  • Penjualan sepenuhnya dengan tunai
  • Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan
  • Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota
  • Netral terhadap politik dan agama

Prinsip Koperasi International Cooperative Allience (ICA)

  • Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat
  • Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara
  • Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)
  • SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing
  • Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus
  • Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional

Prinsip koperasi Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
  • Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota
  • Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antar koperasi
  1. Perangkat Koperasi
  2. Organisasi koperasi menurut Hanel
  3. Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan
  4. Sub sistem koperasi:
  • individu (pemilik dan konsumen akhir)
  • Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)
  • Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat
  1. Organisasi koperasi menurut Ropke
  2. Identifikasi Ciri Khusus
  • Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
  • Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
  • Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
  • Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)
  1. Sub sistem
  • Anggota Koperasi
  • Badan Usaha Koperasi
  • Organisasi Koperasi
  1. Organisasi koperasi menurut UU No.25 Tahun 1992 ( Salim Al Idrus, 2008,hal 65-66)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Perangkat organisasi koperasi adalah sebagai berikut :

  1. Rapat Anggota

Rapat anggota adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu (Hendrojogi, 2000 : 133). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

  • Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi
  • Menetapkan kebijaksanaan umum koperasi
  • Memilih atau mengangkat memberhentikan pengurus dan Badan Pemeriksa.
  • Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Koperasi serta kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
  • Mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Badan Pemeriksa dalam bidang organisasi dan usaha koperasi.
  1. Pengurus

Pengurus koperasi adalah para anggota yang dipilih dalam rapat anggota sebagai kelompok orang yang di tugasi untuk mengurus koperasi dalam periode tertentu (Sukamdiyo, 1996 : 96) Fungsi Pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama koperasi dalam berhubungan dengan pihak ketiga sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

  1. Tugas dan Kewajiban Pengurus

Secara kolektif tugas dan kewajiban pengurus adalah

  1. Pengurus bertugas mengelola koperasi sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan oleh Rapat Anggota
  2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pengurus berkewajiban :
    • Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
    • Menyelenggarakan administrasi umum dan daftar pengurus
    • Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
    • Menyelenggarakan Rapat anggota
    • Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  3. Kewenangan Pengurus

Sebagai pemegang rapat anggota, pengurus berwenang :

  1. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan
  2. Melakukan tindakan hukum dan upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi
  3. Tanggung Jawab Pengurus

Pengurus bertanggung jawab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas, kewajiban, dan kewenangan yang dimiliki kepada Rapat Anggota dalam bentuk laporan Tahunan

  1. Pengawas

Pengawas adalah salah satu dari fungsi manajemen (Hendrojogi, 2000 :147). Trewathn dan Networth mengartikan manajemen : “Manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan aktivitas-aktivitas organisasi seacara efektif dan efisien” (Winardi, 1990 : 4) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Wewenang dan tugas dari pengawas adalah sebagai berikut :

  • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan danpengelolaan koperasi
  • Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
  • Meneliti catatan yang ada dalam koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
  1. Jenis-Jenis Dan Usaha Koperasi

Sesuai yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bentuk koperasi ada 2:

  1. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
  2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3(tiga) koperasi.

Tentang jenis koperasi ini terdapat dalam pasal 17 Bagian 6 UU No.12 tahun 1967, dilakukan dengan:

  1. Lapangan usahanya
    1. Koperasi konsumsi, yang berusaha untuk menyediakan barang barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang keperluan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.
    2. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.
    3. Koperasi produksi, yang berusaha untuk menggiatkan para aggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya.
    4. Koperasi serba usaha, yang berusaha dalam beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan para anggotanya.
    5. Golongan masyarakat yang berkumpul mendirikannya:
    6. Koperasi pegawai negeri, yang anggota-anggotanya terdiri dari para pegawai negeri dalam suatu daerah kerja.
    7. Koperasi di lingkungan Angkatan Bersenjata (PRIMKOPAD, PRIMKOPAL, PRIKOPARADA, PRIMKOPOL), yang merupakan wadah penampungan kegiatan-kegiatan kekaryaan anggota angkatan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota beserta keluarganya.
    8. Koperasi wanita, koperasi guru, koperasi veteran, koperasi kaum pensiunan dan sebagainya, yang masing-masing berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongannya masing-masing.
  2. Laporan Keuangan Koperasi

Laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan hasil usaha, Laporan arus kas, Laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.

Neraca

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

Perhitungan Hasil Usaha (PHU)

Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha atau laba tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan pendanaan serta saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagikan untuk anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

  1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
  2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
  3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
  4. Manfaat koperasi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang memuat :

  1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :
    1. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota;
    2. Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya;
    3. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
    4. Pengungkapan informasi lain, antara lain :
  2. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
  3. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
  4. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
  5. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
  6. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
  7. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
  8. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
  9. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
  10. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
  11. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

BAB IV

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Koperasi merupakan kumpulan orang. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Terdapat beberapa jenis koperasi serta dalam koperasi digunakan laporan keuangan tertentu.

  1. Saran

Berdasarkan makalah ini masih ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam sistem koperasi, sehingga perlu adanya peningkatan terhadap pemahaman serta pemanfaatan dari koperasi itu sendiri. Padahal koperasi juga sangat baik diterapkan dalam perekonomian di era sekarang ini. Jadi harus lebih banyak memberikan pembelajaran-pembelajaran mengenai koperasi.

DAFTAR  PUSTAKA

Al Idrus, Salim, 2008. Kinerja manajer dan bisnis koperasi. Malang : UIN Malang Press

Djazh, Dahlan Pengtahuan Koprasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)

Djazh, Dahlan Pengetahuan Koperasi (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980)

Hendrojogi. 2004. Koperasi, asas-asas, Teori Dan Praktik. Jakarta : RajaGrafindo Persada

Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005

Hendar & Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Lembaga Penerbit FEUI, 2005

Sudarsono. 1992. Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta

Widiyanti, Ninik, 2003. Kopeerasi dan Perekonomian Indonesia. Jakarta : PT. Rineka Cipta

By Acehmillano Ganto Posted in MAKALAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s