DASAR-DASAR, TUJUAN DAN ISI PENDIDIKAN NASIONAL


BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    LATAR BELAKANG

Dasar pendidikan Pancasila Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Tujuan pendidikan nasional Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab Melahirkan rakyat Indonesia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran masyarakat dan negara. Unsur-unsur tujuan pendidikan nasional: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran masyarakat dan negara.

 

  1. B.     RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah ini penulis akan membahas sedikit tentang Dasar dan tujuan pendidikan nasional dimana dalam penulisan ini penulis tidak menjelaskan begitu rinci tetapi penulis mencoba untuk menjelaskan secara singkat dan dalam rumusan masalah ini penulis tidak menyebutkan pokok pembahasan yang akan di bahas pada bab isi selanjutnya.

 

 

BAB II

PEMABAHASAN

 

  1. A.    Paham Kebangsaan

Di depan telah disebutkan bahwa tiap bangsa memiliki nasionalisme dengan ciri-cirinya sendiri, begitu pun bangsa Indonesia. Marilah kita kaji dari faktor-faktor obyektif yang mendasari dan menjadi latar belakang lahirnya paham kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia.

  1. 1.      Faktor Demografi

Bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang terdiri atas rakyat yang jumlah penduduknya besar dan merupakan nomor empat terbesar di dunia. Hidupnya di pulau-pulau yang berjumlah 17,506 yang terhimpun di dalam satu Kepulauan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat pluralistik, terdiri dari beratus-ratus etnik atau suku bangsa dan dengan berbagai keturunan. Ada keturunan Arab, Cina, India dan Belanda.

Sekarang, dalam era globalisasi lebih banyak lagi jenis rasnya, ada Amerika, Jepang, Korea, dan lain-lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rakyatnya memeluk berbagai agama, ada yang Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, bahkan ada yang masih menganut aliran kepercayaan tertentu. Tetapi semuanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat yang multi-etnik, multi-ras ini mempunyai pandangan hidup, kebudayaan daerah dan bahasa daerahnya masing-masing tetapi memiliki satu pandangan hidup sebagai satu bangsa. Faktor demografis demikian inilah yang membentuk bangsa Indonesia, dimana rakyat Indonesia yang pluralistik itu hidup bersama-sama, mempunyai keinginan bersama dan mempunyai cita-cita bersama. Itulah yang menjadi dasar terbentuknya nasionalisme Indonesia. Kondisi obyektif inilah yang memberi ciri khas kepada paham kebangsaan Indonesia, yang oleh para Bapak Pendiri (founding fathers) ini dirumuskan secara tepat: Walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua, ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

 

 

  1. 2.      Kondisi Geografis

Kondisi geografis Indonesia bukanlah sebuah land-locked country, satu negara yang terkungkung oleh daratan seperti Afghanistan atau Swiss, bukan pula sebuah benua atau daratan yang luas seperti Cina atau India, bukan pula satu pulau kecil seperti Singapura. Tetapi bangsa Indonesia lahir, hidup, bertahan hidup dan besar didalam lingkungan kondisi geografis sebagai satu Negara Kepuluan yang berciri Nusantara. Lingkungan dan kondisi geografis tanah air demikian itulah yang merupakan kondisi obyektif lahirnya rakyat Indonesia menjadi bangsa Indonesia dan berdasarkan lingkungan dan kondisi geografis seperti itulah lahirnya paham kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia, sehingga kita menyebut wilayah negara dengan ‘tanah tumpah darah’ atau negara kita itu dengan ‘tanah air’. Bangsa lain ada yang menyebut negerinya dengan fatherland, motherland, country, state, homeland, tetapi bangsa Indonesia menyebutnya tanah air, karena kepulauan Indonesia memang terdiri atas tanah (pulau-pulau) dan air (lautan).

Negara kepulauan Indonesia mempunyai ciri khusus sebagai negara Nusantara. Artinya negara yang berada di antara dua samudera besar (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) dan dua benua yang besar (Asia dan Australia). Suatu posisi geografis yang sangat strategis berada di silang pertemuan kepentingan bangsa-bangsa di dunia. Suatu lokasi geografis yang tidak dimiliki negara lain, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik.

 

  1. B.     Dasar Pendidikan Nasional

Yang dimaksud dengan dasar adalah landasan tempat berpijak, atau sandaran dari pada dilakukannya suatu perbuatan. Dengan demikian, yang dijadikan landasan atau sandaran suatu perbuatan itu sudah ada dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya tidaklah dapat dibenarkan pertanggungjawabannya., suatu tindakan / usaha yang berpijak pada landasan yang dicari cari alasannya untuk kepentingan diri atau golongan.

Adapun rumusan pengertian tentang Pendidikan Nasional dapat penulis kemukakan pendapat Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Nasional di Indonesia serta yang diangkat pemerintah sebagai Bapak Pendidikan, menyatakan sebagai berikut:

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang garis hidup dari bangsanya (cultureel nasional) dan ditujukan untuk keperluan peri-kehidupan (maatschap pelijk) yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemuliaan segenap manusia di seluruh dunia”.

Dengan demikian nampak erat sekali hubungan antara seorang nasionalis dengan keyakinan hidup kebangsaan. Hal ini akan dihayati bagi orang yang menyatakan diri dengan hidup bangsanya dan merasa terikat dengan benang sutera kecintaan yang halus dan suci dengan bangsanya.

Adapun. Dasar Pendidikan Nasional bagi bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi Dasar Ideal, Dasar Konstitusional dan Dasar Operasional.

 

  1. 1.      Dasar Ideal Pendidikan Nasional adalah Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara, dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara adalah hasil kesepakatan bersama para negarawan bangsa Indonesia pada waktu terbentuknya negara kita sebagai negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya, segala usaha bagi warga negaranya juga harus mendasarkan kepada Pancasila, lebih-lebih di bidang pendidikan yang merupakan usaha untuk membentuk warga negara yam berjiwa Pancasilais, yang meliputi :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

 

  1. 2.      Dasar Konstitusional Pendidikan Nasional adalah Undang-Undang Dasar 1945.

UUD 1945 adalah dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum dan oleh karenanya UUD 1945 juga menjadi sum¬ber hukum bagi segala aktivitas bagi warga negaranya, terutama di bidang pendidikan. Karena UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka sumber-sumber hukum lain tidak boleh bertentangan de¬ngan UUD 1945.

Pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar 1945 Menya-takan : dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil clan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

  1. C.    Tujuan Pendidikan Nasional

Dasar dari pada Tujuan Pendidikan Nasional bagi bangsa Indonesia sebagai berikut

  1. Pancasila di samping sebagai dasar negara, ia juga sebagai tujuan, yaitu cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, maka pendidikan sebagai alat juga berlandaskan Pancasila.
  2. Pada alinea keempat disebutkan

Untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan Pancasila.

  1. UU Pendidikan dan Pengajaran No. 12 Tahun 1954 Bab II pasal 3 yang berbunyi :

Tujuan Pendidikan dan Pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, yang bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Ditetapkannya tujuan pendidikan adalah merupakan keharusan bagi setiap usaha/kegiatan agar mencapai effisiensi yang sebesar-besarnya. Segala usaha / kegiatan adalah harus bertujuan, demikian pula pendidikan.

  1. TAP MPR No. II/MPR/1978.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4 (Eka Prasetia Pancakarsa) menyatakan “Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadarannya untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial.

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia per¬caya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai de¬ngan agama dan kepercayaannya masing-masing

  1. TAP MPR No. IV/MPR/1978.

Ketetapan No. IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Ha¬luan Negara mengenai pendidikan disebutkan :

Pendidikan Nasional berdas-ark4n atas Pancasila dan ber¬tujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan. mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebang¬saan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama ber¬tanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Pada tanggal 25 Agustus 1978, Menteri P dan K membentuk Komisi Pembaharuan Pendidikan nasional atas instruksi Presiden Republik Indonesia.

 

  1. D.    Sejarah Terbentuknya UUD Indonesia

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang “Dasar Negara” yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang

Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya” maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata “Indonesia” karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

  • Periode berlakunya UUD 1945 18 Agustus 1945- 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel (“Semi-Parlementer”) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

 

  • Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 – 17 Agustus 195

Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer. bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.

 

  • Periode UUDS 1950 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945.

  • Perangko “Kembali ke UUD 1945” dengan nominal 50 sen

Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.

 

  1. E.     Perkembangan atau Rumusan Pendidikan Nasional

Rumusan tujuan pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. Berikut ini beberapa contoh rumusan tujuan pendidikan nasional, seperti :

 

  1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954:

Pasal 3 :   Tujuan  pendidikan  dan  pengajaran   ialah  membentuk  manusia     susila  yang cakap dan warga negara yang demokratis  serta   bertanggung  jawab       

tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

Pasal 4 :   Pendidikan  dan   pengajaran  berdasarkan  atas  asas-asas  yang  termaktub dalam  Pancasila,   Undang-Undang  Dasar 1945.   dan    atas    kebudayaan kebangsaan Indonesia

  1. Tap MPRS No.XXVII/MPRS/1966 Bab II Pasal 3 di cantumkan : “ Tujuan Pendidikan membebtuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki Pembukaan danb Isi Undang-Undang dasar 1945.
  2. Tap MPR no. IV/MPR/1978 menyebutkan: “ Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kecerdasan, dan ketrampilan , mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan memepertebal semangat kebangsaan, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa “
  3. Tap MPR No. II/MPR/1988 dikatakan : “ Pendidikan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuahn Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian , berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan trampil serta sehat jasmani dan rohani “

Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal  4 dikemukakan: “ Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan , sehat jasmani dan rohani , kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II “ pasal 3 dikemukakan “ Pendidikan Nasional  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat , berilmu, cakap, kreatif , mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

 

  1. F.     Usaha-usaha Penyimpangan

Dalam perspektif teoritik, pendidikan seringkali diartikan dan dimaknai orang secara beragam,  bergantung pada sudut pandang masing-masing dan teori yang dipegangnya. Terjadinya perbedaan penafsiran pendidikan dalam konteks akademik merupakan sesuatu yang lumrah, bahkan dapat semakin memperkaya khazanah berfikir manusia dan bermanfaat untuk pengembangan teori itu sendiri.

Tetapi untuk kepentingan kebijakan nasional, pendidikan dapat dirumuskan secara jelas dan mudah  dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan pendidikan, sehingga setiap orang dapat mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam setiap praktik pendidikan.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan definisi di atas, saya menemukan 3 (tiga) pokok pikiran  utama yang terkandung di dalamnya, yaitu: (1) usaha sadar dan terencana; (2) mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya; dan (3) memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di bawah ini akan dipaparkan secara singkat ketiga pokok pikiran tersebut.

  1. 1.      Usaha sadar dan terencana.

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana menunjukkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara matang (proses kerja intelektual).  Oleh karena itu, di setiap level manapun,  kegiatan pendidikan harus  disadari dan direncanakan, baik dalam tataran  nasional (makroskopik),  regional/provinsi dan kabupaten kota (messoskopik), institusional/sekolah (mikroskopik) maupun  operasional (proses pembelajaran  oleh guru).

Berkenaan dengan pembelajaran (pendidikan dalam arti terbatas),  pada dasarnya setiap kegiatan  pembelajaran pun harus direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diisyaratkan dalam Permendiknas RI  No. 41 Tahun 2007.  Menurut Permediknas ini bahwa  perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

  1. 2.      Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya

Pada pokok pikiran yang kedua ini saya melihat adanya pengerucutan istilah pendidikan menjadi pembelajaran.  Jika dilihat secara sepintas mungkin seolah-olah pendidikan lebih dimaknai dalam setting pendidikan formal semata (persekolahan).  Terlepas dari benar-tidaknya pengerucutan makna ini, pada pokok pikiran kedua ini, saya menangkap pesan bahwa pendidikan yang dikehendaki adalah pendidikan yang bercorak pengembangan (developmental) dan humanis, yaitu berusaha mengembangkan segenap potensi didik, bukan bercorak pembentukan yang bergaya behavioristik. 

 

 

BAB III

PENUTUP

  1. A.    Kesimpulan

Di depan telah disebutkan bahwa tiap bangsa memiliki nasionalisme dengan ciri-cirinya sendiri, begitu pun bangsa Indonesia. Marilah kita kaji dari faktor-faktor obyektif yang mendasari dan menjadi latar belakang lahirnya paham kebangsaan Indonesia atau nasionalisme Indonesia. Sekarang, dalam era globalisasi lebih banyak lagi jenis rasnya, ada Amerika, Jepang, Korea, dan lain-lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang rakyatnya memeluk berbagai agama, ada yang Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, bahkan ada yang masih menganut aliran kepercayaan tertentu.

Tetapi semuanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat yang multi-etnik, multi-ras ini mempunyai pandangan hidup, kebudayaan daerah dan bahasa daerahnya masing-masing tetapi memiliki satu pandangan hidup sebagai satu bangsa. Faktor demografis demikian inilah yang membentuk bangsa Indonesia, dimana rakyat Indonesia yang pluralistik itu hidup bersama-sama, mempunyai keinginan bersama dan mempunyai cita-cita bersama. Itulah yang menjadi dasar terbentuknya nasionalisme Indonesia. Kondisi obyektif inilah yang memberi ciri khas kepada paham kebangsaan Indonesia, yang oleh para Bapak Pendiri (founding fathers) ini dirumuskan secara tepat: Walaupun berbeda-beda, tetapi satu jua, ‘Bhinneka Tunggal Ika

 


 

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict. (1983). Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread of Nationalism, Wonder: Verso.

 

Danusiri, Aryo & Wasmi Alhaziri, ed. (2002). Pendidikan Memang Multikultural: Beberapa Gagasan. Jakarta: SET.

 

Forum Rektor Indonesia Simpul Jawa Timur (2003). Hidup Berbangsa dan Etika Multikultural. Surabaya: Penerbit Forum Rektor Simpul Jawa Timur Universitas Surabaya.

 

Greenfeld, Leah (2001). The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth, Cambridge, Mass.: Harvard University Press

 

Gudykunst, William B. dan Young Yun Kim (1997). Communicating with Strangers. Boston: McGraw Hill.

 

Kompas (2003). “Presiden Canangkan Gerbang Mina Bahari”, hlm. 11 kol. 1-3, 12 Oktober.

 

Lustick, Ian S. (2002). “Hegemony and the Riddle of Nationalism: The Dialectics of Nationalism and Religion in the Middle East”, Logos Vol. One, Issue Three, Summer , hlm. 18-20.

 

Petras, James dan Henry Veltmeyer (2001). Globalization Unmasked: Imperialism in the 20 th Century. London: Zed Books, 2001.  

By Acehmillano Ganto Posted in MAKALAH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s