PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN NASIONAL INDONESI


BAB I

PENDAHULUAN

  1. A.    Latar Belakang

            Pendidikan merupakan faktor penting yang mempunyai andil besar dalam memajukan suatu bangsa, bahkan peradaban manusia. Tujuan pendidikan itu merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah dan berkualitas akan terus mengundang  para penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun non fisik, seperti penjajahan intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, politik dan agama. Hal ini senada dengan ungkapan “kebodohan bukanlah karena penjajahan tetapi kebodohanlah yang mengundang penjajah”.           Bangsa Indonesia merdeka setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ialah terbebasnya suatu bangsa dari belenggu penjajahan. Bangsa yang sudah merdeka dapat leluasa mengatur laju bangsa dan pemerintahan untuk mencapai tujuannya.

            Kemerdekaan tidak sepenuhnya menyelesaikan  berbagai persoalan negara. Kemerdekaan politik sesudah masa penjajahan oleh pemerintah Jepang dan Belanda itu lebih mudah dicapai dibandingkan dengan rekonstruksi kultural masyarakat  dan renovasi  system pendidikan kita,  khususnya pendidikan Islam.

Mengamati perjalanan sejarah pendidikan Islam  pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sungguh menarik  dan memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia selama 3 ½ abad dan Jepang selama 3 1/ 2 tahun meninggalkan kesengsaraan, mental dan kondisi psikologis yang lemah. Dengan misi gold, glory dan gospelnya mereka mempengaruhi pemikiran dan iedeologi dengan doktrin-doktrin Barat. Akan tetapi kita sepatutnya bangga dengan perjuangan para tokoh Muslim pada masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk  mengajarkan Islam dengan cara mendirikan lembaga – lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pesantren, majlis taklim dan sebagainya. Dari lembaga inilah kemudian lahir tokoh-tokoh muslim yang berperan besar dalam mewujudkan kemerdekaan dan membela risalah Islam. Materi yang dipelajari menggunakan referensi dan kitab-kitab kuning berbahasa Arab  seperti safinah, Bulughul Marom, dan sebagainya selain itu ilmu jiwa, ilmu hitung pun dipelajari. Pada saat itu  disamping menuntut ilmu mereka harus  berjuang melawan penjajah.  Itulah sekilas tentang pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang.  Setelah merdeka, bangsa Indonesia merasa mampu menghirup  angin segar  di negerinya sendiri karena telah  terlepas dari penjajahan. Akan tetapi,  sikap, watak dan mental bangsa yang terjajah akan menjadi kendala tersendiri bagi perkembangan  negara, khususnya pendidikan Islam  di Indonesia.

           

BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.    Berdirinya Taman Siswa di Awal Pegerakan Kemerdekaan

Tamansiswa berdiri pada 3 juli 1922, pendirinya adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian tama siswa di awali dengan ketidak pusa dengan pola pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali Negara colonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada Negara jajahannya. Karena seperti yang di katakana oleh ahli sosiolog Amerika “pengajaran akan merupakan dinamit bagi system kasta yang di pertahankan dengan keras di dalam daerah jajahan”.

Sebab itu maka di dirikanlah Taman Siswa, berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb, sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.

Dengan proses berdirinya Taman Siswa Ki hajar Dewantara telah mengesampingkan pendapat revolusioner pada masa itu, tapai dengan seperti itu secara langsung usaha Ki Hajar merupakan lawan dari politik pengajaran kolonial.lain dari pada itu kebangkitan bangsa-bangsa yang di jajah dan perlawanan terhadap kekuasaan kilonial umumnya disebut dengan istilah nasionalisme atau paham kebangsaan menuju kemerdekaan. Taman Siswa mencita-citakan terciptanya pendidikan nasional, yaitu pendidikan yang beralas kebudayaan sendiri. Dalam pelaksanaanya pendidikan Taman Siswa akan mengikuti garis kebudayaan nasional dan berusaha mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan.

Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar Sistem Among, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orang tua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

 

Sistem Among tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem Tutwuri Handayani. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut student centered. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelanggarakan kerja sama yang selaras antar tiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem Tripusat Pendidikan.

Pendidikan Tamansiswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat maing-masing indi-vidu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).

  1. B.     Sikap Taman Siswa Pada Revolusi Dan Indonesia Merdeka

Pada saat setelah Indonesia merdeka Taman Siswa mengadakan Rapat Besar (Konprensi) yang ke-9 di Yogyakarta. Tapi dengan masa kemerdekaan ini tidak semua guru Tamansiswa menyadari akan dating juga masa baru untuk Perguruan nasional mereka. Dalam Rapat besar itu terdapat tiga pendapat di kalangan Tamansiswa dalam menghadapi kemerdekaan.

Pertama, pendapat bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran taman siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sidah habis, dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi.

Kedua, Taman Siswa masih perlu ada, sebelum pemerinta Republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula isi sekolah-sekolah negri pun belum dapat di ubah sekaligus sebagai warisan sistempengajaran yang lampau. Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar sendiri tetap di perlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudahnasional.

 

Perbedaan pendapat di kalang Taman Siswa membawa dampak yang tidak bias di elakan, para pendukung pendapat pertama banyak yang meninggalkan Tamansiswa. Tamansiswa banyak di tinggalkan oleh pendukung akatif yang tahan uji. Namun hal ini tidak mengherankan karena sebenarnya orang-orang Taman Siswa hanya berpindah tempat mengisi kemerdekaan. Misal saja bapak Taman Siswa sendiri, Ki Hajar Dewantara, pada awal kemerdekaan menjadi mentri pendidikan , Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama di dalam pemerintahan. Bagi Taman Siswa sendiri yang terpenting ialah pembentikan panitia yang berkewajiban meninjau kembalinya peraturan tamansiswa dengan segala isinya. Panitia ini di ketuai oleh S. Manggoensarkoro dan kesimpiulan panitia ini diterima oleh Rapat Besar Umum (Kongres) V di Yogyakarta pada bulan Desember 1947.

Pada masa itu belanda telah mulai aksi militernya yang pertama pada 21 Juli 1947, sehingga Rapat Besar Umum, membahas tentang kedudukan cabang-cabang di daerah pendudukan. Kembali di daerah pendudukan Belanda muncul sebutan “sekolah liar” tapi tidak hanya sekolah partikelir saja tapi sekolah Republik pun dinyatakan “sekolah liar” ketika sekolah di Jakarta di tutup, maka gedung Taman Siswa di jalan Garuda 25 di banjiri oleh murid-murid. Semangat yang luar biasa di tunjukan oleh sekolah Tamansiswa yang berada di daerah pendudukan mereka berusaha mempertahankan sekolah mereka meski Majelis Luhur di Yogyakartatidak menyetujui di teruskanya sekolah di daerah pendudukan. Tapi akhirnya majelis Luhur mengizinkan untuk membvuka terus cabang-cabang Taman Siswa di daerah pendudukan.

  1. C.    Berdirinya Sekolah Kartini

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, dimana kondisi sosial saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang De Locomotief yang diasuh Pieter Brooshooft, ia juga menerima leestrommel (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita Belanda De Hollandsche Lelie. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di De Hollandsche Lelie. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan. Kadang-kadang Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib) karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata). Semuanya berbahasa Belanda.

Nasib Kartini sepenuhnya sudah digariskan oleh kaum dan sejarahnya. Meskipun sangat membenci poligami, Kartini justru dijodohkan dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, yang sudah tiga kali beristri, pada tanggal 12 November 1903. Beruntung, suaminya memahami minat dan intelektualitas Kartini sehingga mengizinkannya terus membaca, berkorespodensi, dan berusaha mengembangkan pendidikan seperti mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan di kompleks kantor kabupaten Rembang.

Anak-anak perempuan pribumi boleh dikatakan tidak punya kesempatan menempuh pendidikan formal saat itu. Di kalangan pribumi, hanya anak kaum bangsawan/pamong praja yang bisa bersekolah, itu pun biasanya hanya yang laki-laki saja. Kartini merekrut kedua adik perempuannya, Kardinah dan Rukmini, untuk turut mengajar di sekolah yang segera kewalahan menampung anak-anak perempuan yang ingin belajar. Agar dapat menerima sebanyak mungkin murid, sekolah sampai dibuka untuk beberapa kelas dalam sehari. Pada tanggal 13 September 1904, Kartini melahirkan anak pertamanya dan satu-satunya, RM Soesalit. Namun proses persalinannya cukup sulit, dan Kartini mengalami pendarahan cukup hebat selama berhari-hari sehingga pada 17 September 1904 Kartini tutup usia dalam usia 25 tahun. Sepeninggal Kartini, sekolah khusus perempuan yang didirikan berjalan tersendat karena hilangnya sang inspirator. Kedua adiknya yang semula mengelolanya, tidak mampu menampung semua calon murid yang ada.

Kemajuan berarti justru diteruskan oleh pasangan suami istri Van Deventer yang dalam sejarah dikenal sebagai penganjur “politik etis” atau “politik balas budi” yang memberikan kesempatan pendidikan cukup luas bagi anak-anak jajahan. Sebagai pengagum pemikiran Kartini sebagaimana termuat dalam kumpulan surat yang diterbitkan oleh J.H. dan Rosa Abendanon di tahun 1911, pasangan Van Deventer berusaha terusmendesak pemerintah Hindia Belanda mengalokasikan dana lebih banyak untuk pendidikan.

Selanjutnya, karena merasa tidak sabar dengan perkembangan yang ada, maka Van De Venter mengeluarkan uang sendiri dan berusaha menggalang dana dari berbagai kalangan guna mendirikan sebuah yayasan pendidikan di Semarang pada tahun 1012. Yayasan itu dinamai Yayasan Kartini. Yayasan inilah yang membuka sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak perempuan pribumu di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan beberapa kota lainnya, yang disebut “Sekolah Kartini”.

  1. D.    Perkembangan Sekolah Kartini

Sekolah dasar berbahasa pengantar Belanda khusus diperuntukkan bagi gadis remaja. Berbeda dengan SD biasa, di Sekolah Kartini diberikan pelajaran tambahan memasak dan menjahit. Terletak di Jl. Kartini, Pasar Baru, Jakarta Pusat, berawal dari “dana Kartini” yang digalakkan beberapa tokoh Belanda menjawab tuntutan politik etis awal abad 20. Sekolah pun mulai berdiri di banyak kota besar dan seluruhnya dikelola swasta. Namun antara Sekolah Kartini di beberapakota tidak saling berhubungan. Dengan semangat Sumpah Pemuda dan berkat perjuangan Ny. Abdurachman (istri wedana Mester Cornelis atau Jatinegara), staf pengelola dan pengajar terdiri dari perempuan Indonesia (1928). Di Jakarta selain Sekolah Kartini I di Jl. Kartini (Kartiniweg) juga ada Sekolah Kartini II di Pasar Nangka dan Kartini III di Jatinegara (1928). Pada masa pendudukan Jepang sekolah ini ditutup karena gedungnya digunakan untuk asrama tentara Jepang. Sekolah dibuka lagi tahun 1953, memperingati 25 tahun Persatuan Gerakan Wanita. Pada masa kemerdekaan, nama sekolah berganti menjadi Sekolah Kerajinan Wanita “Kartini”. Bentuknya tidak banyak berbeda dengan Sekolah Kepandaian Puteri milik pemerintah, kecuali gurunya menerima subsidi. Untuk pencarian dana, kemudian didirikan Yayasan Sekolah Kartini (1962) yang diperoleh dari beberapa kalangan di Belanda.

Dalam perkembangannya didirikan sekolah tambahan, berupa Sekolah Kejuruan Industri Pariwisata (SKIP) pada tahun 1971 dan Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) tahun 1976. Dalam SKIP diajarkan cara memasak menurut standar masakan Indonesia, Eropa, dan Tionghoa. Selain itu juga ada pelajaran tentang tata cara pengaturan belanja, pengaturan kebersihan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan rumah tangga untuk kepentingan pariwisata. Sedang di SMKK, lulusannya diharapkan melanjutkan ke IKIP di Jurusan Kesejahteraan Keluarga. Di beberapa tempat, sekolah Kartini sudah melebur menjadi sekolah negeri. Gedung Sekolah Kartini mempunyai sebuah beranda berbentuk pendopo di bagian tengah dan seluruh tiangnya terbuat dari kayu yang berkualitas. Gedung ini didirikan oleh Bataviasche Kartini School Vereniging (Perkumpulan Sekolah Kartini di Jakarta) pada tahun 1913. Anggota perhimpunan terdiri dari nyonya-nyonya Belanda dan istri para pegawai negeri Pemerintahan Hindia Belanda.

  1. E.     Perkembangan Pendidikan Pasca Kemerdekaan Di Masa Pemerintahan Orde Lama
    1. 1.      Sistem Pembangunan Dibidang Pendidikan

Sistem pendidikan guru di Indonesia mulai dibenahi secara fisik sejak 1950. Awal 1950, ketika bentuk negara Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk membangun kembali sistem pendidikan untuk seluruh wilayah Indonesia, harus diadakan persetujuan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia. Piagam persetujuan ini ditandatangani oleh Drs. Mohamad Hatta selaku Perdana Menteri RIS dan Dr. A. Halim selaku Perdana Menteri RI pada 19 Mei 1950. Ketentuan piagam ini antara lain kedua pihak menyetujui pembentukan suatu panitia yang bertugas menyelenggarakan pengajaran dan persetujuan untuk menyelesaikan kesukaran-kesukaran diberbagai lapangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan persetujuan tersebut dibentuklah suatu panitia bersama dari Kementrian Pendidikan, pengajaran, dan Kebudayaan RIS (PPK RIS) dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (PPK RI). Hasil perundingan ini diumumkan tanggal 30 Juni 1950 dan ditandatangani oleh Dr. J. Leimena selaku menteri PPK RIS dan S. Mangunsarkoro selaku menteri PPK RI. Hasil perundingan berupa ketentuan mengenai susunan sekolah negeri. Berdasarkan ketentuan . Berdasarkan ketentuan ini, perbedaan-perbedaan dalam sistem persekolahan yang ada antara RI dan negara-negara bagian lainnya dari RIS ditiadakan, dan semuanya memakai sistem persekolahan RI. Ketika seluruh wilayah Indonesia menjadi republik Indonesia, maka penyeragaman sistem pendidikan di persekolahan seluruh Indonesia selesai digarap.

  1. 2.      Ekspansi Sistem Pendidikan Guru SD

Karena kekurangan tenaga guru dan keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menambah jumlah sekolah secara cepat, Kementrian PPK memutuskan untuk menyelenggarakan pendidikan guru darurat, yaitu pendidikan guru singkat yang berlangsung selama 2 tahun sesudah SD. Pendidikan ini disebut KPKPKB (Kursus Pengantar Ke Pelaksanaan Kewajiban Belajar).

Ada 3 jenis bahan pelajaran yang dipersiapkan oleh Balai Kursus Tertulis, yaitu bahan pelajaran unruk KP (Kursus Pengantar), bahan pelajaran untuk KGB (Kursus Guru B) dan bahan pelajaran untuk KGA (Kursus Guru A). Para pengikut KP akan dipekerjakan sebagai guru darurat setelah mengikuti kursus selama 2 tahun. Para pengikut KGB pada akhir masa kursus mendapatkan ijazah setara dengan SGB. Lama kursus ini 1 tahun untuk para peserta tamatan SMP. Para peserta KGA pada akhir masa kursus mendapatkan ijazah setara dengan SGA. Masa kurusus untuk KGA adalah 3 tahun bagi para peserta kursus yang memiliki. Ijazah SMP waktu memulai mengikuti kursus.

  1. 3.      Ekspansi Sistem Pendidikan Guru Sekolah Menengah

Dalam periode 1950-1965 pemerintah RI melakukan rehabilitasi dan memperluas ekspansi sistem pendidikan guru untuk sekolah menengah ini. Dahulu pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem “kursus MO” terjemahan dari istilah Cursus Voor Middlebaar Ondewijs Akte yaitu kursus untuk memperoleh wewenang mengajar di pendidikan menengah. Kedua langkah dasar ini adalah:

  1. Menyelenggarakan kursus-kursus B-I (mulai 1950) dan kursus-kursus B-II (mulai 1954). Peserta kursus ini adalah para guru yang sudah mengajar. Mereka mendapatkan tugas belajar dari kementrian PPK untuk mengikuti kursus tersebut. Pada tahun ajaran 1954-1955 di Indonesia terdapat 102 kursus B-I dan 3 kursus B-II.
  2. Membuka lembaga pendidikan guru baru, yaitu dengan peresmian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) pada 20 Oktober oleh menteri PPK Prof. Mr. Moh Yamin. Tujuan pendirian PTPG adalah melengkapi sekolah menengah dengan tenaga akademisi yang berhubungan langsung dengan memperbanyak dan mempertinggi mutu sekolah lanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. A.    Kesimpulan

Pendidikan merupakan faktor penting yang mempunyai andil besar dalam memajukan suatu bangsa, bahkan peradaban manusia. Tujuan pendidikan itu merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Pendidikan yang rendah dan berkualitas akan terus mengundang  para penjajah, baik penjajahan secara fisik maupun non fisik, seperti penjajahan intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial, politik dan agama. Hal ini senada dengan ungkapan “kebodohan bukanlah karena penjajahan tetapi kebodohanlah yang mengundang penjajah”.           Bangsa Indonesia merdeka setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan ialah terbebasnya suatu bangsa dari belenggu penjajahan. Bangsa yang sudah merdeka dapat leluasa mengatur laju bangsa dan pemerintahan untuk mencapai tujuannya.

Tamansiswa berdiri pada 3 juli 1922, pendirinya adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Awal pendirian tama siswa di awali dengan ketidak pusa dengan pola pendidikan yang di lakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali Negara colonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada Negara jajahannya.

Pertama, pendapat bahwa tugas Taman Siswa telah selesai dengan tercapainya Indonesia merdeka. Karena menurut pendukung pendapat ini, peran taman siswa sebagai penggugah keinsafan nasional sidah habis, dan faktor melawan pemerintah jajahan tidak ada lagi.

Kedua, Taman Siswa masih perlu ada, sebelum pemerinta Republik dapat mengadakan sekolah-sekolah yang mencukupi keperluan rakyat. Lagi pula isi sekolah-sekolah negri pun belum dapat di ubah sekaligus sebagai warisan sistempengajaran yang lampau. Ketiga, sekolah-sekolah partikelir yang memang mempunyai dasar sendiri tetap di perlukan, walaupun nantinya jumlah sekolah sudah cukup dan isinya juga sudahnasional.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Santoso,Slamet Imam, Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Kemasa, Jakarta:          Masagung,1987.

Langgulung,Hasan,Filsafat Pendidkan Islam,Trj,Jakarta: Wacana Ilmu,2001.

Yatim,Badri,Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: Wacana Ilmu, 2001.

Sartono kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 , jilid 1,             (Jakarta : PT Gramedia, 1987), hlm. 70.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s